Pekalongan //Info Kajen – Sekitar 180 mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pekalongan menggelar aksi unjuk rasa dengan menyampaikan berbagai tuntutan terkait isu nasional maupun persoalan daerah di Kabupaten Pekalongan.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyuarakan sejumlah aspirasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Massa aksi menilai berbagai program dan kebijakan yang berjalan saat ini perlu dievaluasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Pada isu nasional, mahasiswa menuntut evaluasi total terhadap pelaksanaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program terkait lainnya. Mereka meminta pemerintah melakukan pembenahan secara menyeluruh dan menghentikan program apabila dalam waktu satu bulan tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Selain itu, massa aksi juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi dan transparansi penggunaan APBN, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok masyarakat, serta menghapus dwifungsi Polri dan TNI. Mereka juga menyoroti gaya kepemimpinan dan komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai perlu dievaluasi.
Di sektor pendidikan, para mahasiswa meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru serta menambah alokasi anggaran pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sementara itu, pada isu lokal dan daerah, PMII Cabang Pekalongan menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang dinilai membutuhkan solusi jangka panjang. Mereka mendorong revitalisasi teknologi pengolahan sampah skala lokal serta penyelesaian persoalan sampah dari akar permasalahan.
Mahasiswa juga meminta pemerintah daerah melakukan penataan industri yang ramah lingkungan dan menindak tegas aktivitas galian C ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Selain itu, mereka menuntut percepatan pembenahan infrastruktur publik, khususnya jalan-jalan rusak yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat.
Tuntutan lainnya adalah peningkatan efisiensi penggunaan anggaran daerah melalui sistem transparansi berbasis digital serta penguatan regulasi hukum untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai dengan penyampaian orasi, pembentangan spanduk, serta penyerahan tuntutan kepada pihak terkait.
Mahasiswa berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi terwujudnya pembangunan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
“Kami ingin pemerintah hadir dengan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar salah satu peserta aksi dalam orasinya.
Aksi tersebut menjadi bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan serta menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur demokrasi yang damai dan konstitusional. (Agung)
